Denny JA: Media Sosial Akan Jauh Lebih Panas dan Membara di Tahun Politik 2024

Faktadetail.com JAKARTA – Menjelang tahun politik 2024, media sosial termasuk TikTok, Instagram, Twitter dan Whatsapp diprediksi akan jauh lebih panas dan membara.

Hal itu disampaikan oleh Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA dalam pidatonya pada acara Indonesia Digital Transformation Forum (IDTF) yang digelar oleh iCommunity di Jakarta Pusat, Sabtu (25/2/2023) sore.

IDTF sendiri merupakan forum diskusi dan kolaborasi antara pelaku bisnis dan professional dalam menghadapi transformasi digital 5.0.

“10 bulan lagi. Itulah tahun panen raya politik. Tak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia, dalam satu tahun terselenggara begitu banyak pemilu,” ujar Denny.

“Tak hanya terjadi pemilu presiden, tapi juga pemilu untuk 580 anggota DPR. Juga pilkada, memilih kepada daerah, serentak, sekaligus di 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota madya,” sambungnya.

Oleh karea itu, Denny menekankan bahwa kita perlu bersiap untuk menghadapi politics as usual, di mana akan ada banyak penyebaran berita palsu atau hoax.

Selain itu, sambungnya, juga akan beredar begitu banyak politik identitas, politisasi agama yang membelah, di antara politik yang mencerahkan dan menyatukan.

“Inilah politik yang diwarnai oleh politik digital. Transformasi digital juga secara intensif mengubah wajah politik praktis,” jelas Denny.

Ia menyinggung peristiwa politik digital yang paling menyita perhatian di Amerika Serikat pada 2020 lalu. Sebuah berita dibuat di PBS News Hour pada 18 Agustus 2020 membuat geger publik Amerika Serikat karena memuat riset selama empat tahun setebal hampir 1.000 halaman yang dirumuskan oleh Senat Amerika Serikat.

Hasil riset tersebut mengkonfirmasi bahwa benar dalam pemilu presiden di Amerika Serikat di tahun 2016, Rusia terlibat mempengaruhi pemilu Amerika Serikat melalui banyak akun palsu media sosial.

“Politik digital membuka peluang agen Rusia bermain ikut memenangkan Donald Trump. Itulah berita di banyak media,” ujar Denny.

Agen Rusia membuat ribuan akun palsu atas nama seolah- olah mereka orang Amerika Serikat. Mereka masuk ke negara bagian battle ground, yang menentukan kemenangan, mulai dari Colorado hingga New Mexico.

“Saat itu lawan dari Donald Trump adalah Hillary Clinton. Agen Rusia ini masuk ke isu yang melemahkan Hillary, seperti isu imigran, terorisme, muslim, dan skandal seks suaminya, Bill Clinton,” jelasnya.

Secara garis besar, volume intevensi Rusia dalam pilpres Amerika Serikat dihitung. Jaringan agen Rusia dianggap ikut menyebarkan sekitar 80 ribu posting yang diakses oleh 126 juta atau sekitar 60 persen pemilih Amerika Serikat.

Menurut Denny, peristiwa ini juga membuka mata soal berkah dan bahaya politik digital.

“Berbeda dengan media konvensional. Melalui media sosial, tim kampanye bisa langsung mempengaruhi jutaan pemilih. Sementara media konvensional seperti TV atau koran, ada filter editor di sana. Di media sosial tak ada filter editor pihak ketiga,” ungkap Denny JA

Di media sosial, sambung Denny, tim kampanye juga bisa melakukan micro targeting. Di Facebook yang sama, misalnya, mereka bisa memilih komunitas untuk isu tertentu saja, seperti terorisme, imigran dan sebagainya.

“Di media sosial, mereka pun bisa menggunakan akun palsu. Begitu mudahnya memiliki akun di media sosial. Akibatnya agen Rusia bisa tampil seolah-oleh mereka warga Amerika Serikat,” kata Denny.

Meski begitu, di sisi lain, politik digital juga memberikan berkah yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

“Melalui akun pribadi di Instagram, sebagai misal, seorang politisi bisa tampil live, berkomunikasi real time dengan audience-nya di seluruh pelosok negeri,” ungkapnya.

Denny menjelaskan, pertemuan dan berdialog langsung antara pemimpin dengan warga sangat penting untuk membangun ikatan emosional. Live di instagram, misalnya, memberikan fasilitas tersebut.

“Pemimpin seolah jumpa langsung tatap mata, tanya jawab, serentak di seluruh negeri,” paparnya.

Lebih lanjut Denny menekankan bahwa internet juga membantu aneka pihak untuk bisa lebih cepat melakukan fact checking. Sehingga berita apapun yang melintas, bisa ditelusuri lebih lanjut dan dibedakan mana berita hoax dan mana berita yang faktual, cukup dengan Google Search.

“Dan ini keistimewaan politik digital. Segala informasi itu bisa dibagikan secara lebih murah dan cepat dan murah,” tekannya.

“Itulah kelebihan sekaligus bahaya dari datangnya era politik digital,” sambung Denny.

Ia menggarisbawahi bahwa politik digital juga akan mewarnai pemilu dan pilkada Indonesia yang akan digelar tahun 2024 mendatang. Ia merujuk pada riset yang dilakukan oleh LSI Denny JA tahun 2023 lalu yang mengungkapkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia sudah sangat banyak.

“Top 3 platform yang paling banyak penggunanya adalah Facebook (52,5 persen), Instagram (31, 1 persen) dan Tiktok (29,4 persen). Pengguna Twitter hanya 8.3 persen,” terang Denny.

Sementara itu, di tingkat dunia, secara demografi, profil pemilih pengguna internet media sosial lebih banyak di kalangan usia 50 tahun ke bawah (79 persen), pria dan wanita hampir seimbang, walau lebih banyak wanita (75 persen), lebih banyak penduduk kota (73 persen), pendidikan dan penghasilan tinggi (SMA ke atas, 5 juta rupiah sebulan ke atas) 72 persen.

“Bagaimanapun himbauan diberikan, politik akan terjadi seperti biasa. Politics as sual. Hoax, berita palsu, dan politisasi agama akan meluas di tahun politik 2024,” begitu ditekankan oleh Denny JA.

Menurutnya, politik digital memudahkan dan membuat penyebaran hoax dan politik identitas menjadi murah. Ini semua dilakukan dengan persepsi bahwa hoax dan politik identitas itu akan membantu kemenangan calon pemimpin tertentu di segmen pemilih tertentu pula.

Meski begitu, Denny menjelaskan bahwa situasi tersebut bukan tidak mungkin diimbangi.

“Mereka yang peduli terhadap meluasnya dan massifnya hoax, berita palsu dan politisasi agama di ruang publik dapat mengimbangi, yaitu dengan memposting berita yang meluruskan, dan mengoreksi di internet secara cepat dan masif,” kata Denny.

Berita pengimbang itu dapat muncul cepat di Google Search melalui fact checker. Dalam hal ini, pemerintah selaku wasit pemilu harus peduli mengembangkan secara masif fasilitas fact checker.

“Begitu kompleksnya politik digital tapi penting, topik ini menjadi bagian dari Mini MBA Marketing Politik. Ini kelas yang dibuat kerjasama antara LSI Denny JA, SBM ITB dan Koenci,” ujarnya.

“Politik digital dalam pemilu kita berlakukan seperti menerima bunga bunga mawar yang berduri. Kita nikmati bunganya, namun hati- hati dengan durinya,” demikian Denny JA

Pos terkait