Aksi Program Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak Untuk Pencapaian Target Penurunan Angka Kematian Ibu

Kemendagri mendorong Pemerintah Daerah agar dapat melakukan penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Sinergi lintas sektor, termasuk perguruan tinggi dan terutama pada sektor swasta (penta helix) untuk mencapai pelayanan Kesehatan Ibu, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan optimal.

Jakarta | Faktadetail.com – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyampaikan sambutan penutup pada pelaksanaan pertemuan pusat dan daerah dalam rangka asistensi dan supervisi pengintegrasian Rencana Aksi untuk mendukung Program Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak di Daerah secara hybrid, Selasa (16/5/2023) di Hotel Sunlake, Jakarta Utara.

Sebelumnya, pelaksanaan kegiatan dibuka oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Zanariah secara daring. Peserta yang turut hadir secara daring dan luring adalah peserta dari pusat dan daerah. Peserta daerah yaitu 11 OPD Provinsi yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan KB dan 49 kabupaten/kota di 11 provinsi yang AKI/AKBnya tinggi. Sedangkan peserta pusat turut hadir perwakilan dari Kemenkes, Bappenas, dan BKKBN.

Pertemuan tersebut merupakan bentuk pembinaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri dalam proses fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan penyelenggaraan urusan Dalduk KB dalam mendukung pengintegrasian Rencana Aksi Program Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak di Daerah yang menjadi salah satu program prioritas nasional 2020-2024.

Pada sambutan penutup, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud menyampaikan beberapa hal dalam percepatan penurunan AKI.

Pertama, dibutuhkan intervensi multisektor seperti pendidikan, agama, sosial, budaya, kependudukan, dan ekonomi dalam upaya penurunan AKI, terutama pihak swasta dalam sistem penta helix.

Kedua, penguatan komitmen bersama mulai dari pemerintah daerah provinsi sebagai pembina umum dan teknis di wilayahnya dengan tetap menjaga dan menguatkan komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memprioritaskan program percepatan penurunan AKI.

Ketiga, memperhatikan bahwa penurunan AKI merupakan target dalam RPJMN 2020-2024 serta perlu dukungan pemerintah daerah melalui pengintegrasian rencana aksi untuk mendukung  Rencana Aksi Program Kesehatan Ibu dan KB Berbasis Hak di Daerah.

Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT Kespro) Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 merupakan program yang mendukung percepatan penurunan AKI.

Kabupaten Serang merupakan salah satu daerah piloting program kerja sama dari lima kabupaten piloting (Kabupaten Lombok Timur, Jember, Brebes, Garut dan Serang).

“Pengalaman dari Kabupaten Serang diharapkan dapat menjadi lesson learned program PPT Kespro bagi daerah lain sesuai dengan kondisi daerah masing-masing,” ucap Restuardy.

Pada akhir sambutan penutup, Restuardy mendorong dan berharap agar pemerintah daerah dapat melakukan penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor, termasuk perguruan tinggi dan terutama pada sektor swasta (penta helix) untuk mencapai pelayanan kesehatan ibu, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi yang berkualitas dan optimal.

Mas Husnie

Editor : Budiman S         Faktadetail.com

Pos terkait