Bahas Pilkades Majene, PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan Temui Dirjen Bina Pemdes, Kemendagri

Pertemuan Pj.Gubernur Sulbar, Prof. Zudan dengan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro, di Kantor Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 22 Juni 2023.

“Dalam rangka Pilkades  kedepan terjadi penundaan di Kabupaten Majene Provinsi Sulawsi Barat, penundaan itu ada batasan-batasan waktu dan cara-caranya” ( Dirjen Bina Pemdes Kemendagri )

JAKARTA | Faktadetail.com Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, melakukan pertemuan bersama Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri), Eko Prasetyanto Purnomo Putro, di Kantor Dirjen Bina Pemdes Kemendagri  Jl. Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 22 Juni 2023.

Bacaan Lainnya

Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pertemuan tersebut dalam rangka membahas perkembangan Desa di seluruh Provinsi Sulbar dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Majene.

“Dalam rangka Pilkades  kedepan terjadi penundaan di Kabupaten Majene, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen Pemdes, penundaan itu ada batasan-batasan waktu dan cara-caranya, ” Sebut Zudan menjawab Wawancara Awak Media.

Lebih lanjut kata Zudan, pertemuan itu juga membahas terkait Program Desa Kelurahan (Prodeskel) tentang data desa dan kelurahan yang menjadi program Kemendagri.

Pj.Gubernur Sulbar, Prof. Zudan melakukan pertemuan dengan Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Bahas Pilkades Kabupaten Majene

“Kita mendukung sekali bagaimana pengembangan data di Prodeskel yang akan dikembangkan secara masiv di Provinsi Sulawesi Barat nantinya, ”  ujar Sekretaris Utama BNPP- RI itu

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro, mengemukakan,  pertemuan tersebut dalam rangka menerima kunjungan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan serta membahas Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan digelar di Kabupaten Majene.

“Pilkades dapat terlaksana jika digelar sebelum 1 November 2023, namun jika terlaksana setelah waktu itu, tentunya  tidak dapat lagi dilakukan sebab telah memasuki rangkaian Pileg Pilpres dan Pilkada serentak 2024 dan Pemerintah Daerah harus fokus pada rangkaian pilkada itu” Sebutnya

Eko Prasetyanto menghimbau, kepada para calon kepala desa bahwa proses pilkades di daerah masih menyisahkan waktu sebelum 1 November kedepan, maka dari itu waktu yang ada harus segera dimaksimalkan.

“Kita harus ikut arahan dari Pemerintah, di 2024 tidak boleh ada pilkades dikarenakan sudah memasuki rangkaian pilkada, jadi pilkades hanya bisa dilakukan di 2025, ” Tutup Eko

Turut hadir pada kegiatan itu, plt. Kepala Penghubung Sulbar, Muji, dan Kepala Seksi  Protokol penghubung Sulbar, Zulkifli.

Pos terkait