Jakarta | Faktadetail.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan keuntungan negara jika berhasil menambah 10 persen kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI).
Saat ini, pemerintah memiliki saham mayoritas PTFI sebesar 51 persen. PTFI merupakan perusahaan afiliasi dari perusahaan AS, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX), kata Erick Tohir
Menurut Erick Tohir jika Indonesia berhasil menambah kepemilikan saham di PTFI, maka pendapatan negara pun bisa bertambah.
“Kembali kalau nambah saham, kan pemasukan negara nambah, pajak nambah, bisa juga nambah-nambah dividen,” katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3 Mei 2023).
Erick Tohir juga menjelaskan, rencana penambahan saham itu merupakan salah satu dari tiga permintaan pemerintah kepada PTFI. Permintaan itu seiring dengan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang akan habis pada 2041.
Selain penambahan porsi saham, kata Erick Tohir, pemerintah juga akan meminta penambahan pejabat direksi PTFI yang berasal dari warga Papua. Menurutnya, PTFI sudah puluhan tahun beroperasi dan sudah saatnya putra-putra daerah terbaik Papua mendapat kesempatan.
“Saya sudah lihat waktu turun ke lapangan, banyak putra yang berpotensi jadi direktur,” kata Erick Tohir.
Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga meminta PTFI turut meneruskan hilirisasi. Oleh karena itu, Erick Tohir mengatakan agar PTFI komitmen penyelesaian pembangunan smelter tembaga di Gresik, Jawa Timur.
Tak hanya itu, Erick Tohir juga meminta agar ada tambahan pembangunan smelter di Papua yang disesuaikan dengan produktivitas Freeport.
“Karena itu kami mendorong penyelesaian smelter yang ada di Gresik sesegera mungkin dan nanti pengembangan ke depan pun bukan tidak mungkin ada smelter tambahan di Papua. Kita harus dorong itu,” jelas Erick Tohir.
Wacana permintaan tambahan kepemilikan saham pada PTFI disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal memperpanjang kontrak pengelolaan Freeport di Indonesia, dengan catatan RI mendapatkan 10 persen saham tambahan.
Menurut Bahlil Lahadalia, rencana perpanjangan kontrak Freeport itu salah satunya lantaran pendapatan perusahaan yang semakin membaik dan grafik produksi yang peak pada 2030-2035. Bahlil menegaskan hasil produksi Freeport adalah buah eksplorasi selama 10-15 tahun.
Pemerintah akan menghitung berapa lama perpanjangan yang pantas dengan melihat potensi cadangan Freeport yang masih ada. Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah ingin produksi Freeport terus naik hingga 2035 nanti.
“Ke depan kalau kita bisa tambah 10 persen, itu sudah bisa jadi 61 persen (saham Indonesia di Freeport). Kita lagi minta ke mereka penambahan itu kalau bisa gak ada nilai valuasinya. Dengan kata lain, kita lagi membicarakan semurah mungkin negara bisa mengambil,” jelas Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi/Badan Kordinasi Penanaman Modal ( BKPM ).
Editor : Budiman S Faktadetail.com
