Indikasi Adanya Sindikat Mafia Pupuk Di Indonesia

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang Indonesia, Cikampek, Jawa Barat, Kamis (30-11-023)

Indikasinya, Produksi dan Stock Cukup Tetapi Dilapangan Sulit Pupuk Ditemukan. “Jika dikatakan bahwa penentuan HET bukan domain dari PT Pupuk atau Kementerian Pertanian, melainkan ada di bawah wewenang Kementerian Perindustrian, itu bukan alasan. Karena semua instansi atau lembaga tersebut merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki tugas utama menyejahterakan rakyat Indonesia, termasuk petani”

CIKAMPEK, JAWA BARAT | Faktadetail.comAnggota Komisi IV DPR RI Slamet menduga ada sindikat mafia yang bermain dalam industri pupuk tanah air. Sebab, di tengah produksi pupuk yang cukup, namun keberadaan pupuk non subsidi masih sulit ditemui.

Bacaan Lainnya

“Ada beberapa indikasi yang mengarah dugaan adanya sindikat mafia yang bermain dalam industri pupuk di Indonesia. Pertama, karena dari penjelasan Direktur Pupuk Indonesia bahwa sampai saat ini produksi dan stok pupuk cukup. Tapi kenyataannya di lapangan, petani kesulitan mendapati pupuk subsidi, bahkan pupuk non subsidi juga sulit ditemui,” ujar Slamet dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke PT Pupuk Kujang Indonesia, Cikampek, Jawa Barat, Kamis (30/11/2023).

Lebih lanjut Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan, dengan kelangkaan pupuk di pasaran, maka ketika mafia pupuk tersebut melempar pupuk ke pasaran, maka berapapun harga yang diberikan mafia tersebut, pasti akan dibeli. Dengan kata lain, sindikat tersebut akan mengatur harga sesuai dengan keinginannya, yang sudah pasti lebih mahal dari harga semestinya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah segera mengatasi hal ini. Salah satunya dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk pupuk non subsidi. Dengan begitu mafia tidak akan bisa mempermainkan harga lagi di pasaran. Dan jika hal itu terjadi akan dengan cepat ditindak.

“Jika dikatakan bahwa penentuan HET bukan domain dari PT Pupuk atau Kementerian Pertanian, melainkan ada di bawah wewenang Kementerian Perindustrian, menurut saya itu bukan alasan. Karena semua instansi atau lembaga tersebut merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki tugas utama menyejahterakan rakyat Indonesia, termasuk petani,” pungkasnya.

Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, dan beberapa Anggota Komisi IV DPR RI lainnya seperti Endang, Ono Surono, Dwita Ria Gunadi, Riezky aprilia, Sutrisno, Teti, Guntur sasono dan Haerudin. (Parlementaria)

Pos terkait