Interactive Talkshow FIM-PII, Prof. Rokhmin Dahuri Prihatin Nasib Nelayan Indonesia

Setidaknya 15 sampai 25 persen nelayan dan pembudidaya kita tergolong miskin. “Ini sebuah fakta yang harus diperhatikan dan diatasi”

JAKARTA | Faktadetail.com – Forum Insinyur Muda Persatuan Insinyur Indonesia (FIM-PII) menggelar acara Young Engineer Festival (YEF) dengan tema “Collaboration With Nature to Build Sustainable Environment Through Blue Economy and Green Energy” di Auditorium Mataram, Kementerian Perhubungan Jakarta, Jumat (10/11/23) malam. YEF 2023 turut menghadirkan para pembicara ahli di bidang engineering, mulai dari kalangan akademisi, praktisi, hingga pemerintahan.

Bacaan Lainnya

Sebagai narasumber pada Interactive Talkshow 2 : Optimizing Maritime Potential To Build A National Blue Economy, Ketua Gerakan Nelayan Tani Indonesia, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS berbicara sejauh mana perhatian kita kepada para nelayan? Setidaknya 15 sampai 25 persen nelayan dan pembudidaya kita tergolong miskin.

“Ini sebuah fakta yang harus diperhatikan dan diatasi,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri. Padahal, lanjutnya, Indonesia sebagai Negara kepulauan, yang luas wilayahnya ¾ merupakan laut di dalamnya terkandung potensi ekonomi yang cukup melimpah.

Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2020 – Sekarang mengungkapkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi miskin pada nelayan dan pembudidaya. Di antaranya harga jual hasil tangkap yang terlalu murah dibanding dengan biaya produksi.

“Kuantitas produksi dari dua kalangan ini, terutama usaha kecil dan menengah, terlampau rendah dibandingkan pengusaha perikanan skala besar,” terangnya.

Menurutnya, banyak penyebab juga yang menyebabkan kuantitas tangkapan rendah. Sebagian besar usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan dilakukan secara tradisional (low technology) dan berskala Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Sehingga, tingkat pemanfaatan SDI  (sumber daya insani), produktivitas, dan efisiensi usaha perikanan pada umumnya rendah.

“Akibatnya, nelayan dan pelaku usaha lain miskin, dan kontribusi bagi perekonomian (PDB, nilai ekspor, pajak, PNBP, dan PAD) rendah,” sebut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University itu.

Prof. Rokhmin memberikan contoh, dari 625.633 unit kapal ikan, setidaknya hanya 3.811 unit yang tergolong modern. Indikator modern sendiri ditandai dengan kapasitasnya yang berada di atas 30 gross ton (GT). “Jumlah tersebut sekitar 0,6 persen. Sangat kecil,” ucapnya.

Selain itu, ukuran unit usaha (bisnis) perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan hasil perikanan sebagian besar tidak memenuhi skala ekonomi (economy of scale). “Sehingga, keuntungan bersih (pendapatan) lebih kecil dari 300 dolar AS  (Rp 4,5 juta)/orang/bulan, alias miskin,” tandasnya.

“Faktor lainnya, sebagian besar pembudidaya ikan belum menerapkan Best Aquaculture Practices (BAP = Cara Budidaya Ikan Terbaik), sehingga sering terjadi serangan wabah penyakit yang menyebabkan gagal panen,” kata Prof. Rokhmin Dahuri.

Kemudian, sambungnya, pasokan pakan ikan berkualitas yang selama ini mengandalkan sumber proteinnya dari fishmeal (tepung ikan) semakin terbatas, sehingga mengakibatkan harganya terus naik.  Padahal, sekitar 60 persen  biaya produksi untuk pakan ikan.

“Pasokan induk (broodstocks) dan benih berkualitas unggul (SPF, SPR, dan fast growing) masih terbatas.  Padahal, benih menentukan 50% keberhasilan usaha budidaya,” ujar Prof. Rokhmin mengutip data  FAO (2018).

Prof. Rokhmin Dahuri mengaku merasakan prihatin dengan nasib nelayan karena kalau membeli sarana produksi seperti jaring, BBM, beras dst selalu mendapatkan harga yang lebih mahal karena nelayan tidak bisa membeli langsung ke pabrik tetapi harus melalui sekian banyak perantara. Sebaliknya ketika nelayan menjual ikan hasil tangkap mereka pun tidak bisa langsung menjual ke pasar akhir.

Pos terkait