KPK Telah Menetapkan Tersangka Korupsi Rp.13,9 Miliar Di Kementerian Pertanian

KPK Tetapkan Tersdangka Korupsi di Kementan

Jumlah keseluruhan uang panas yang dinikmati Syahrul Yasin Limpo, Kasdi Subagyono, dan Muhammad Hatta sekitar Rp 13,9 miliar

JAKARTA | Faktadetail.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka  korupsi di Kementerian Pertanian. KPK menyatakan akan mendalami aliran uang dugaan korupsi eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ke Partai Nasdem.

Bacaan Lainnya

Syahrul Yasin Limpo adalah sebagai Dewan Pakar Partai Nasdem. KPK  secara resmi mengumumkannya sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). “Sedangkan apakah ada aliran dana ke Nasdem, itu nanti masih didalami lagi,” ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).

Selain Syahrul Yasin Limpo dalam kasus Korupsi ini, KPK juga menetapkan dua anak buahnya sebagai tersangka. Yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan , Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Muhammad Hatta.

Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diduga memerintahkan mereka untuk mengutip uang dari unit eselon I dan II di Kementan. Uang yang disetorkan kedua orang anak ( Kasdi Subagyuono dan Muhammd Hatta ) kepada Syahrul Ysin Limpo diduga bersumber dari penggelembungan realisasi anggaran di Kementan dan para vendor.

Uang tersebut kemudian disetorkan secara rutin ke Syahrul Yasin Limpo setiap bulan. “Dengan besaran nilai yang telah ditentukan Syahrul Yasin Limpo dengan kisaran besaran mulai 4.000 dollar Amerika Serikat (AS) sampai dengan 10.00 dollar AS,” tutur Johanis Tanak.

Johanis Tanak mengatakan, uang panas itu diduga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya. Menurut Johanis Tanak, jumlah keseluruhan uang panas yang dinikmati Syahrul Yasin Limpo, Kasdi Subagyo, dan Muhammad Hatta sekitar Rp 13,9 miliar. “Penelusuran lebih mendalam masih terus dilakukan tim penyidik,” ujar Johanis Tanak.

Karena perbuatannya, mereka disangka melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pos terkait