“Kalau ada yang salah soal penundaan pemilu dan tentang Presiden tiga periode itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa. Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Dan itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi ” ( Bahlil Lahadalia )
JAKARTA | Faktadetail.com – Ketua Dewan Pembina Relawan Penerus Negeri yang juga sebagai Menteri Investasi Menteri Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa isu penundaan pemilu 2024 ataupun permintaan presiden tiga periode merupakan kesalahannya. Bukan kesalahan dari pihak lain.
Pernyataan itu Bahlil Lahadalia sampaikan merespons ramainya kabar PDIP yang membongkar skenario masa jabatan tiga periode untuk Presiden Joko Widodo setelah anak Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo Subianto.
“Ada di media bicara tentang tiga periode, katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu namanya Bahlil Lahadalia,” tegas Bahlil Lahadalia dalam pidatonya di Djakarta Teather, Jakarta, Sabtu (28/10/23).
“Kalau ada yang salah soal penundaan pemilu dan tentang Presiden tiga periode, itu salah saya Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa” tambahnya.
Bahlil Lahadalia membantah pernyataan bila isu presiden tiga periode digulirkan atas perintah seseorang. Ia lantas menyinggung isu penundaan pemilu yang ramai beberapa waktu lalu awalnya berawal dari dirinya.
“Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Dan itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi,” kata dia.
Bahlil Lahadalia menegaskan jika ide penundaan pemilu yang dicetuskannya itu baik, maka silakan diikuti. Sebaliknya, jika tidak baik maka tak perlu dikembangkan lebih lanjut.
“Sekarang sudah terjadi, sudah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang,” kata Bahlil Lahadalia
Sebelumnya polemik tiga periode bergema lagi usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut PDIP diminta mendukung perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo menjadi 3 periode.
Ia mengatakan permintaan itu disebut sebagai permintaan ‘pak lurah’ tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud.
Hasto menyinggung manuver salah satu Menteri yang pernah mengklaim memiliki big data soal keinginan masyarakat agar jabatan presiden diperpanjang.
