Pengintegrasian SPM Kedalam Dokrenda Untuk Optimalisasi Layanan Trantibum Linmas

Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Bidang Trantibum Linmas
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Bidang Trantibum Linmas di Hotel Harper Cawang, Jakarta Selatan pada Senin, (22/05/2023)

“Penerapan SPM bukan lagi tentang target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari sesuai SOP, melainkan sebagai suatu pemenuhan dasar warga negara”

JAKARATA | Faktadetail.com – Kemendagri senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik dengan kualitas yang memadai, cepat, mudah, terjangkau dan terukur serta tepat sasaran.

Bacaan Lainnya

Sebagaimana telah diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan atau kinerja pemerintah dan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Terutama dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah untuk layanan SPM penanggulangan bencana, dukungan revisi peraturan untuk penguatan organisasi BPBD ( Badan Penanggulangan Bencana Daerah ), dan dukungan pengembangan pedoman pembinaan dan pengawasan implementasi SPM Sub-Urusan Bencana.

“Penerapan SPM bukan lagi tentang target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari sesuai SOP, melainkan sebagai suatu pemenuhan dasar warga negara,” ucap Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, R. Budiono Subambang, S.T., MPM.

Hal tersebut disampaikan R.Budiono Subambang dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Bidang Trantibum Linmas di Hotel Harper Cawang, Jakarta Selatan pada Senin, (22/05/2023).

Budiono berharap,agar pertemuan ini dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh seluruh peserta instansi pemerintah daerah untuk lebih memahami sistem dan pendekatan integrasi SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah ( Dokrenda ). Sehingga program dan belanja daerah dapat diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Koordinasi ini sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Permendagri 59 Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal itu, dalam upaya memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah, maka telah diterbitkan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM yang mengamanatkan empat (4) tahapan dalam penyelenggaraan SPM, yaitu :

  1. Pengumpulan data.
  2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar.
  3. Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan dasar, dan
  4. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar.

urai R. Budiono Subambang selaku Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Ditjen Bangda Kemendagri.

Pos terkait