Pj Gubernur NTB : ASN Pemprov NTB Yang Ditangkap Densus 88 Terduga Teroris Sudah Diberhentikan

Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi

Salah satu terduga teroris yang diamankan Densus 88 (Senin,23/10/23)  di Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB yang bekerja di RSUP NTB. Sehari-hari dia sebagai perawat

MATARAM | Faktadetail.com Penangkapan terduga teroris oleh pihak Tim Densus 88 Mabes Polri di Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, yang salah satunya bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB, ditanggapi Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi. (30/10/23)

Bacaan Lainnya

Disampaikan Miq Gita, sapaan akrab Pj Gubernur NTB ini, bahwa proses pemberhentian sementara ASN terduga teroris itu sudah ada kebijakan yang mengatur. Saat ini pihaknya masih akan terus melakukan pendalaman terhadap kasus yang menimpa salah satu ASN Pemprov tersebut. “Sesuai aturannya saya pelajari, aturannya bagaimana nanti. Sesuai dengan aturannya (pemberhentian sementara ASN, red),” katanya.

Dengan adanya ASN dilingkup Pemprov NTB yang diduga berafiliasi dengan jaringan terorisme itu, maka pihaknya mengimbau agar semua jajarannya saling mengingatkan, dan tetap waspada terhadap penyebaran paham radikalisme. Sebab, hal-hal demikian bisa dengan mudah terjadi di era global seperti sekarang ini.

Meskipun baru satu orang ASN di lingkup Pemprov yang diamankan Densus 88, karena terduga berafiliasi dengan jaringan teroris. Namun Miq Gita sepakat kasus ini tidak boleh disepelekan. “Negara sudah membentuk (Tim Densus, red), kita tidak boleh spekulasi. Ada Aparat Negara yang menanganinya dengan baik,” tegasnya.

Salah satu upaya Pemprov untuk mengantisipasi masuknya paham radikalisme di tubuh ASN. Diantaranya melalui pendekatan kepegawaian dengan cara memberikan penanaman disiplin seperti kegiatan apel pagi, pembinaan Imtaq dan monitoring staf. “Itu bagian dari ikhtiar kita (mencegah penyebaran paham radikalisme, red),” ujar Miq Gita.

Sementara Kepala BKD NTB, Muhammad Nasir yang coba dikonfirmasi perihal penangkapan salah satu terduga teroris yang merupakan seorang ASN Pemprov NTB ini, masih enggan berkomentar. Sebab, pihaknya belum mendapatkan surat resmi perintah penahanan terhadap yang bersangkutan dari aparat penegak hukum (APH).

“Belum bisa saya komentari, kita belum bisa ngapa-ngapaian. Nanti kalau sudah ada (surat perintah penahanan, red) baru saya akan komunikasi,” singkatnya.

Sebelumnya, Direktur Umum (Dirut) Rumah Sakit Provinsi (RSUP) NTB, Lalu Herman Maha Putra membenarkan bahwa salah satu terduga teroris yang diamankan Densus 88 di Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov yang bekerja di RSUP NTB. “Sehari-hari dia sebagai perawat, dia ASN,” ujar Dokter Jack, sapaan akrab Ketua IMI NTB ini.

Dokter Jack menjelaskan jika pihaknya baru mendapat informasi mengenai penangkapan salah satu pegawainya itu pada Senin (23/10/23) malam. Baru kemudian paginya dia melakukan rapat koordinasi bersama seluruh staf RSUP, untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. “Semua saya panggil, meminta untuk dicek apa benar yang bersangkutan ASN di RSUP NTB. Ternyata benar (ASN, red),” ujarnya.

Lebih jauh Dokter Jack mengungkapkan, pria berinisial R yang ditangkap Densus 88 itu sudah lama mengabdi di RSUP NTB. Tapi dalam kesehariannya tidak pernah ditemukan hal-hal aneh yang mengindikasikan bahwa yang bersangkutan terpapar paham radikalisme.

“Sehari-harinya kalau menurut dari laporan staf, gak ada yang aneh-aneh. Tapi saya tidak ingin menilai apakah yang bersangkutan terlibat atau tidak. Tentu kita menunggu proses hukum yang berlaku,” ujarnya.

Lantas, apakah sudah ada surat perintah pemberhentian sementara ASN itu, usai ditangkap Densus 88 akibat terlibat terorisme? Dokter Jack mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB. “Orang belum tentu salah kan. Yang jelas kita tunggu proses hukumnya. Pasti nanti akan diinformasikan lengkap dari Densus 88,” ucapnya.

“Kita akan menunggu arahan dari yang berwenang, karena yang bersangkutan adalah ASN, jadi saya kembalikan ke BKD,” sambungnya.

Untuk mengantisipasi masuknya paham radikalisme di lingkungan RSUP NTB, Dokter Jack mengatakan pihaknya akan melakukan pencegahan melalui pendekatan kepegawaian dengan memberikan wawasan kebangsaan kepada seluruh bawahannya. “Tetap akan kami lakukan pendekatan, saling mengingatkan, karena NKRI ini harus dijaga bersama,” tutupnya.

Pos terkait