“Jangan sampai dari sisi perencanaannya memang sudah mengandung masalah. Jika perencanaan salah dan terlanjur berjalan, maka sebisa mungkin dirinya sebagai Gubernur Provinsi Sulsel bersama para pelaksana di masing-masing OPD berkonsultasi dulu dengan APIP terkait program masing-masing. “Kasian teman-teman pegawai harus tersangkut masalah hukum, karier habis, keluarganya jadi korban”
MAKASSAR | Faktadetail.com – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan ( Sulsel ), Bahtiar Baharuddin, meminta Inspektorat Sulsel agar segera melakukan audit terhadap Perseroan Daerah (Perseroda) Sulsel dan seluruh aset-aset Pemerintah Provisnsi ( Pemprov ) Sulsel. Audit dimaksud dilakukan terhadap aset Pemprov Sulsel di 24 Kabupaten/Kota se-Sulsel, Audit juga agar dilakukan juga di berbagai Provinsi lainnya di Indonesia.
“Inspektorat berfungsi sebagai mata telinga Gubernur, Bupati, Walikota, dari sisi pengawasan. Diawasi mulai perencanaan, pelaksanaan, maupun nanti hasilnya,” kata Pj Gubernur Bahtiar saat Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Inspektorat Provinsi Sulsel dan Inspektorat Kabupaten Kota se-Sulsel, yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Jumat, 1 Desember 2023.
Ia mengungkapkan, Pemprov Sulsel maupun Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), yang disebut Inspektorat. APIP harus dilibatkan sejak awal, supaya perencanaannya sesuai dengan aturan, kata Bahtiar Baharuddin.
“Jangan sampai dari sisi perencanaannya memang sudah mengandung masalah. Misalnya, membangun gedung di atas lahan bukan lahan Pemda itu masalah,” ujarnya.
Jika perencanaan salah dan terlanjur berjalan, maka sebisa mungkin dirinya sebagai Gubernur Provinsi Sulsel bersama para pelaksana di masing-masing OPD berkonsultasi dulu dengan APIP terkait program masing-masing.
“Kasian teman-teman pegawai harus tersangkut masalah hukum, karier habis, keluarganya jadi korban,” kata Bahtiar Baharuddin.
Lebih lanjut Bahtiar Baharuddin menekankan, Inspektorat bukan hanya mengawasi APBD yang dikelola oleh masing-masing OPD dan daerah. Uang daerah itu ada dua, yakni uang daerah yang dikoordinasikan melalui Menteri Keuangan, dan ada lagi kekayaan daerah yang dikelola daerah, aset daerah BUMD, salah satunya rumah sakit dan sejumlah aset lainnya.
“Ini kan ada pelabuhan, ada rumah sakit, ada lahan-lahan kosong, ada macam-macam ini, mungkin ada potensi tambang, ada potensi lainnya. Ini sayang sekali aset kita besar,” ungkapnya lagi.
Menurut Bahtiar Baharuddin, tata kelola BUMD harus diperbaiki. Diungkapkannya jika dirinya sudah meminta tolong kepada Mantan Menteri BUMN, Tenri Abeng, yang saat ini menjadi Komisaris Utama Perseroda Sulsel.
“Jadi seluruh aset-aset BUMD nanti akan dikonsolidasikan. Sebelum itu saya sudah minta Inspektorat untuk melakukan audit seluruh aset-aset yang ada di Sulsel, baik yang ada di Sulsel maupun yang ada di luar Sulsel,” pungkasnya.
