3.000 ASN Mamasa Sulawesi Barat Siap Jadi Orang Tua Asuh Anak Stunting

Prof. Zudan Arif Fakrulloh

Komunikasi Intensif dan Perkuat kebersamaan adalah kunci untuk mendapatkan solusi dalam menyelesaikan suatu masalah, seperti stunting, anak putus sekolah, kemiskinan, perkawinan anak dan inflasi.

MAMASA, SULBAR | Faktadetail.com – Pj Gubernur Sulawesi Barat ( Sulbar ), Prof. Zudan Arif Fakrulloh melakukan kunjungan kerja di Kabupaten, Mamasa, Jumat, 16 Juni 2023.

Bacaan Lainnya

Kunjungan kerja tersebut, selain memperkuat silaturahmi,  juga untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten ( Pmkab ) Mamasa dan Forkopimda Kabupaten Mamasa dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Sulbar, seperti stunting, anak putus sekolah, kemiskinan, perkawinan anak dan inflasi.

Pj Gubernur Sulawesi Barat ( Sulbar ), Prof. Zudan Arif Fakrulloh disambut dalam kunjungan kerja di Kabupaten, Mamasa, 16 Juni 2023

Komunikasi intensif dan perkuat kebersamaan adalah kunci untuk mendapatkan solusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Untuk itu, melalui pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Mamasa, Zudan meminta agar ASN terlibat dalam penanganan stunting di Mamasa. Hal itu pun disanggupi Pemkab Mamasa dan siap melibatkan 3.000 ASN menjadi orang tua asuh anak stunting.

Prof. Zudan menjelaskan, angka stunting di Mamasa sangat kecil jika dibandingkan kabupaten lain di wilayah Jawa dengan penduduk banyak memiliki angka stunting hingga ratusan ribu. Sehingga , menurut Zudan dengan perlibatkan 3.000 ASN itu sudah cukup mengatasi stunting di Mamasa. “Satu ASN tangani satu anak stunting, kalau bapak-ibu bersedia stunting di Mamasa dapat kita selesaikan,” ujar Zudan.

Sekretaris BNPP itu melanjutkan, biaya yang dikucurkan untuk satu anak stunting sekitar Rp180 ribu per bulan. Sehingga, Ia mengapresiasi atas kesiapan ASN Mamasa menjadi orang tua asuh stunting.

Hal serupa juga sedang dijalankan di lingkup Pemprov Sulbar. Melalui 6.000 ASN ditambah dengan forkopimda itu dapat menangani angka Stunting di Sulbar. “Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus bersama-sama mengatasi permasalahan ini” kata mantan Dirjen Dukcapil itu.

Selain itu,  lanjutnya, penting juga agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov dan Kabupaten terus berkoordinasi melakukan kontrol atas intervensi yang jalankan.

“Setiap minggu itu terus berkoordinasi, mengecek, sejauh mana intervensi yang dilakukan,” ungkapnya Prof.Zudan

Pos terkait