Sambut Korsup IV KPK, Pj Gubernur Sulawesi Barat Ajak Semua Pihak Mau Revolusi Dalam Penyusunan APBD

PJ Gubernur Sulawesi Barat Prof.Zudan Arif Fakrulloh

“Yang penting seluruh stakeholder semua mau legowo mengedepankan rakyat, mengedepankan pembangunan manusia. Program dan kegiatan di APBD harus berdampak langsung untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrim, stunting, anak tidak sekolah dan perkawinan anak plus untuk pengendalian inflasi.”

MAMUJU, SULBAR | Faktadetail.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ( Pemprov Sulbar ) melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Direktorat Kordinasi dan Supervisi ( Korsup ) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Perkantoran Gubernur, Selasa, 20 Juni 2023

Bacaan Lainnya

PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kehadiran Korsup IV KPK RI dalam rangka melakukan supervisi agar setiap kegiatan yang dijalankan Pemprov Sulbar betul-betul berdampak langsung ke masyarakat.

“Kuncinya kita mau revolusi APBD ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ). Program kita arahkan pada Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) yang mencakup empat hal yakni Kemiskinan Ekstrem, Anak Tidak sekolah, Perkawinan Anak, dan stunting,” terang Zudan

Prof. Zudan yang juga Sekretaris BNPP itu, lebih lanjut mengatakan, setelah berdiskusi dengan Korsup IV KPK, sebenarnya APBD 2 ( dua ) Triliun cukup untuk mengatasi empat persoalan tersebut, apalagi dengan penduduk yang sedikit jika dibandingkan daerah lain.

“Yang penting seluruh stakeholder semua mau legowo mengedepankan rakyat, mengedepankan pembangunan manusia. Program dan kegiatan di APBD harus berdampak langsung untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrim, stunting, anak tidak sekolah dan perkawinan anak plus untuk pengendalian inflasi.” kata Zudan.

Olehnya, melalui Rapat Koordinasi, akan melakukan evaluasi sejumlah program, utamanya pada pokok-pokok pikiran, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Pemprov ke Instansi dan kabupaten.

“Soal Pokok poko pikiran (pokir), hibah dan bantuan keuangan itu mau dilihat semua,  akan diarahkan ke IPM untuk  menyentuh empat masalah pokok itu,” ungkapnya.

Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat mengatakan, hibah, pokir dan bantuan keuangan ke KL dan Pemkab menjadi fokus Korsup IV KPK di Sulbar.

“Tiga hal ini kami kupas satu-persatu. Apa saja di 2023. Kalau ada aneh-aneh yang kita evaluasi,” ujar Harun. (rls)

Pos terkait